Penegakan Hukum Laut Tual menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Tual, sebagai salah satu kota pesisir yang strategis, memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut di Tual harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan patroli laut dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. “Tual memiliki potensi maritim yang besar, namun tanpa penegakan hukum laut yang kuat, potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Aan Kurnia.
Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan dalam upaya penegakan hukum laut di Tual adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Maritim oleh Pemerintah Daerah setempat. Satgas ini bertugas untuk mengawasi dan memantau aktivitas di perairan sekitar Tual guna mencegah berbagai tindak kejahatan maritim seperti illegal fishing dan perdagangan manusia.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, Badan Keamanan Laut, dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum laut di Tual. “Keamanan maritim adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik satu pihak. Kita semua harus bekerja sama untuk menjaga laut Indonesia agar tetap aman dan sejahtera,” ujar Zenzi.
Dengan adanya upaya penegakan hukum laut yang konsisten dan sinergi antara berbagai pihak terkait, diharapkan keamanan maritim di Tual dan seluruh wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sehingga potensi sumber daya laut yang melimpah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.