Pengawasan dan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sendiri merupakan wilayah laut yang berada di luar teritorial laut Indonesia yang diperuntukkan bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Pengawasan dan penegakan hukum di ZEE sangat diperlukan untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencurian sumber daya alam, dan pelanggaran lainnya.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pengawasan dan penegakan hukum di ZEE merupakan prioritas utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum di wilayah perairan dalam, namun juga di ZEE kita harus bisa menjaga agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan negara,” ujarnya.
Salah satu tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di ZEE adalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini juga diakui oleh Kepala Badan Keamanan Laut, Vice Admiral Aan Kurnia. “Kita masih membutuhkan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi untuk bisa melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif di ZEE,” katanya.
Meskipun demikian, upaya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di ZEE terus dilakukan oleh pemerintah. Kepala Bakamla juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral dan lintas lembaga dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum di ZEE. “Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta lembaga terkait lainnya untuk menjaga ZEE Indonesia,” ujarnya.
Dengan adanya kerja sama lintas sektoral dan upaya peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, diharapkan pengawasan dan penegakan hukum di ZEE Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Vice Admiral Aan Kurnia, “Pengawasan dan penegakan hukum di ZEE bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, namun tanggung jawab bersama untuk menjaga sumber daya laut Indonesia.”