Peran peraturan hukum laut dalam mempertahankan kedaulatan negara sangatlah penting. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedaulatan laut merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Hukum laut adalah instrumen yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menentukan batas wilayah laut dan hak-hak penggunaan sumber daya laut.”
Dalam upaya mempertahankan kedaulatan laut, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang memberikan kerangka hukum internasional dalam mengatur pengelolaan sumber daya laut dan penyelesaian sengketa maritim.
Peraturan hukum laut juga berperan dalam melindungi kepentingan nasional dari ancaman keamanan di laut, seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan terorisme laut. Menurut Letnan Kolonel (P) Budi Santoso, Kepala Pusat Studi Kelautan dan Kebijakan Maritim TNI AL, “Kerjasama antar negara dalam menerapkan peraturan hukum laut sangatlah penting untuk menjaga keamanan laut dan mempertahankan kedaulatan negara.”
Dalam konteks globalisasi dan persaingan geopolitik di kawasan Asia Pasifik, peraturan hukum laut menjadi instrumen yang strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan di laut. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, “Kedaulatan negara tidak hanya diukur dari daratan, tetapi juga dari laut. Oleh karena itu, peran peraturan hukum laut sangat krusial dalam mempertahankan kedaulatan negara.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum laut memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempertahankan kedaulatan negara, melindungi sumber daya laut, serta menjaga keamanan dan stabilitas di laut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan menegakkan aturan hukum laut demi kepentingan negara dan kesejahteraan bersama.